Foto di Istana Merdeka
TintaJurnalisNews –Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1).
Pertemuan tersebut menyoroti isu pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dinilai merugikan negara serta menghambat pembangunan nasional.
Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat penegakan hukum untuk memberantas praktik korupsi, khususnya di sektor perizinan.
Ia menyebut perizinan ilegal sebagai salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, yang berdampak signifikan pada kerugian negara.
“Perizinan ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memperlambat pembangunan nasional. Kita harus memastikan bahwa setiap proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Presiden.
Presiden juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus perizinan ilegal.
Selain itu, ia meminta agar sistem pengawasan di instansi pemerintah diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana
Serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antarinstansi dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sebagai bagian dari visi besar Indonesia Maju.
Sumber: BPMI Setpres
