TINTAJURNALISNEWS —Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Ramadan serta Idulfitri 2026. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut.
Gubernur Bobby menyampaikan bahwa berdasarkan data produksi dan kebutuhan, sejumlah komoditas utama berada dalam kondisi surplus. Komoditas tersebut meliputi beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, hingga minyak goreng.
“Jika dilihat dari data kebutuhan dan produksi, kondisi pangan kita surplus,” ujar Bobby Nasution dalam pertemuan tersebut.
Ia mengakui, pada Oktober 2025 lalu cabai merah sempat menjadi salah satu pemicu inflasi di Sumatera Utara. Namun, melalui langkah intervensi yang dilakukan Pemprov Sumut, termasuk mendatangkan pasokan dari Jawa Timur, situasi tersebut dapat dikendalikan. Memasuki masa panen, komoditas cabai merah tidak lagi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan, Pemprov Sumut telah menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi yang dirangkum dalam 11 aksi cepat. Di antaranya pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP dengan cabai merah berharga terjangkau, percepatan bantuan pangan, penyelenggaraan pasar murah, hingga penguatan pengawasan distribusi dan tata niaga pangan.
Selain itu, dilakukan pula sidak pasar secara berkala, monitoring distribusi bahan pokok, penguatan kerja sama antardaerah, penugasan BUMD untuk pengelolaan cabai dan bawang merah, antisipasi kebutuhan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penetapan toko pantau inflasi di sejumlah wilayah.
Bobby juga memaparkan rencana strategis Pemprov Sumut pada tahun 2026, yakni pembangunan tiga unit cold storage di daerah sentra produksi dan konsumsi, serta pembangunan solar dryer dome di beberapa kabupaten/kota guna mendukung ketahanan pangan jangka menengah dan panjang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menilai tingkat inflasi di Sumatera Utara masih relatif tinggi. Namun, menurutnya kondisi tersebut lebih dipengaruhi faktor cuaca dan bencana alam, bukan karena kelangkaan struktural maupun kebijakan yang keliru.
Hanif turut mengapresiasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut. Ia menilai sinergi antara Pemprov Sumut dan Bank Indonesia berjalan dengan baik, terutama dalam pengendalian harga dan stabilisasi pasokan pangan.
“Kinerja TPID Sumut cukup baik. Sinergi Pemprov dan Bank Indonesia berjalan, operasi pasar dan monitoring harga juga berjalan dengan baik. Ke depan, hal-hal positif ini perlu terus dipertahankan,” ujar Hanif.
Sumber: Diskominfo Sumut
