TINTAJURNALISNEWS –Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal merealisasikan program bedah 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan perbatasan.
Program yang dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini menyasar 40 kabupaten/kota di 17 provinsi, sebagai upaya nyata menghadirkan keadilan pembangunan di wilayah perbatasan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan peningkatan kualitas hunian masyarakat perbatasan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat rasa kebangsaan.
“Ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara dan pemerintah, sehingga nasionalisme semakin kuat,” ujarnya di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurut Tito, kawasan perbatasan yang sejahtera akan berperan sebagai benteng strategis negara. Ia menyebut wilayah tersebut sebagai “buffer zone” penting dalam menjaga ketahanan nasional dari berbagai potensi ancaman luar.
Program ini juga disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah BNPP sejak berdiri pada 2010. Awalnya, alokasi hanya sekitar 10.000 unit rumah, namun meningkat menjadi 15.000 unit setelah peninjauan langsung ke lapangan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan bantuan tepat sasaran, berbasis data by name by address.
Tito berharap program ini menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, termasuk penyediaan infrastruktur dasar seperti pasar, dermaga, dan fasilitas pendidikan.
Turut hadir dalam agenda tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait.
