TINTAJURNALISNEWS –Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan kebocoran keuangan negara. Dalam sambutannya pada acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang merugikan negara.
Presiden menyatakan siap memperkuat lembaga pengawasan dan penegak hukum, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung. Ia bahkan meminta para pimpinan lembaga tersebut untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan tambahan personel maupun anggaran guna mendukung tugas mereka.
“Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba saja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi,” tegas Prabowo.
Menurutnya, seluruh aparat penegak hukum harus diperkuat agar mampu menindak tegas pelaku korupsi dan menutup setiap celah kebocoran keuangan negara. Prabowo bahkan menyatakan tidak keberatan apabila dana hasil penyelamatan atau pengembalian kerugian negara digunakan untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum.
“BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin pemerintah Republik Indonesia dipandang lemah di hadapan para pelaku korupsi. Ia menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya tidak mau bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” kata Prabowo dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan terus meningkatkan dukungan terhadap lembaga pengawas dan penegak hukum dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
