Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
POLITIK

Pendidikan Tidak Hanya Terbatas untuk Rakyat, Jacob Ereste Soroti Etika Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Avatar photo
155
×

Pendidikan Tidak Hanya Terbatas untuk Rakyat, Jacob Ereste Soroti Etika Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Sebarkan artikel ini
Jacob Ereste

TINTAJURNALISNEWS —Pengamat sosial dan budaya, Jacob Ereste, menyoroti pentingnya etika, moral, dan akhlak mulia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang jujur, bersih, dan berkeadilan. Menurutnya, pendidikan sejatinya tidak hanya diperuntukkan bagi rakyat semata, tetapi juga bagi para pemimpin dan elit politik yang berada di garis depan pengambilan kebijakan.

Dalam pandangannya, kultur politik yang santun dan berintegritas harus dijaga agar tidak terjebak pada kepentingan pribadi, kelompok, maupun praktik nepotisme. Ia menilai, orientasi utama penyelenggara negara seharusnya tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Jacob Ereste juga menyoroti fenomena rangkap jabatan yang dinilai semakin membudaya, baik di lingkungan pemerintahan maupun partai politik. Kondisi tersebut dianggap dapat memunculkan benturan kepentingan antara tugas sebagai pejabat negara dan kepentingan politik praktis.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang ideal akan sulit terwujud apabila kepentingan politik lebih dominan dibanding pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia mengingatkan kembali semangat reformasi tahun 1998 yang kala itu menekankan pentingnya pemisahan jabatan pemerintahan dan kepentingan partai politik.

Dalam tulisannya, Jacob Ereste juga menilai keberadaan partai politik saat ini cenderung lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan dibanding menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat. Akibatnya, budaya politik uang dinilai semakin menguat dan berdampak pada menurunnya kualitas etika serta moral politik di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa perbaikan kondisi politik dan tata pemerintahan membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki keteladanan moral, dedikasi, serta semangat pengabdian kepada rakyat. Nilai-nilai pendidikan yang diwariskan oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara disebut masih relevan untuk dijadikan pedoman dalam membangun karakter kepemimpinan bangsa.

Jacob Ereste menekankan, konsep pendidikan nasional tidak boleh hanya dipahami sebagai kebutuhan rakyat semata. Menurutnya, pendidikan moral, etika, dan kepemimpinan justru harus lebih dahulu melekat pada mereka yang berada di posisi pemimpin agar mampu menjadi teladan bagi masyarakat.

POLITIK

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. Organisasi tersebut menilai pemekaran dapil bukan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi memunculkan polemik baru dalam pelaksanaan demokrasi.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mengatakan pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, seperti lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.

NASIONAL

Obrolan Sabtu Seru bertajuk “Obor Rakyat Reborn” kembali digelar di Tjikko Koffee, Jalan Ciasem, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan yang mengusung tema “JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029” ini menjadi ruang diskusi yang membahas dinamika politik nasional menuju Pemilu 2029 dari berbagai sudut pandang