Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONAL

Panglima TNI Ikuti Rapat Virtual Bahas Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025

Avatar photo
182
×

Panglima TNI Ikuti Rapat Virtual Bahas Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025

Sebarkan artikel ini
,"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"361069954035201","type":"ugc"}]}}

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual

TintaJurnalisNews –Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Rapat tersebut berfokus pada pembahasan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu agenda utama adalah pengendalian inflasi di tingkat daerah, yang dianggap sangat penting karena inflasi daerah yang terkendali diyakini dapat berdampak positif pada pengendalian inflasi nasional.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Selain itu, rapat juga membahas kebijakan upah minimum tahun 2025 yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara peningkatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada pekerja di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

BACA JUGA:  Polri Jelaskan Perpol Nomor 3 Tahun 2025 Terkait Surat Keterangan Kepolisian untuk Jurnalis Asing

Dalam rapat virtual ini, hadir pula sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Staf Kepresidenan, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jamdatun), serta para gubernur dan unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.

Panglima TNI turut didampingi oleh Koorsahli Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, dan sejumlah pejabat tinggi TNI lainnya selama mengikuti rapat tersebut. Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi, memastikan kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas nasional.

BACA JUGA:  Silaturahmi di Istana Wapres: Gibran Terima Kedatangan Rismon Sianipar

Sumber: Tim

EKONOMI

Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.