Ilustrasi Tinta Jurnalis News
TINTAJURNALISNEWS –Waduh! Fenomena tak biasa kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sejumlah pegawai, khususnya yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Kini, terpaksa menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai ASN ke bank, demi bisa tetap bertahan hidup.
Ironisnya, kondisi ini terjadi akibat Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bulan Juni 2025 yang belum juga cair hingga saat ini.
Fenomena ini sontak viral dan memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik: Ada apa dengan manajemen keuangan Pemprov Kepri?
Sejatinya, TPP merupakan hak bulanan yang seharusnya rutin diterima oleh ASN setiap bulan. Namun kenyataannya, lambatnya pencairan membuat sebagian pegawai kelimpungan memenuhi kebutuhan harian.
Bahkan, ada yang terpaksa meminjam uang ke bank untuk biaya sekolah anak, dan satu-satunya jalan adalah menggadaikan SK ASN mereka.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri, Venny Meitaria, mengakui adanya keterlambatan pencairan. Menurutnya, hal ini terjadi karena belum semua OPD mengajukan pencairan serta kondisi kas daerah yang belum mencukupi.
Ia pun menjanjikan bahwa pembayaran akan tuntas pada bulan Juli ini, sebagaimana dikutip dari Harian Kepri.
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan lebih banyak pertanyaan; Kenapa kas daerah bisa seret di pertengahan tahun anggaran?. Apakah terjadi pemborosan atau salah alokasi prioritas anggaran?
Di sisi lain, bank-bank pun melihat celah. ASN dan PPPK yang baru dilantik langsung ditawari pinjaman konsumtif berbasis SK, dengan plafon yang bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp150 juta, tergantung masa kerja, gaji, dan kebijakan masing-masing bank.
Dalam situasi mendesak, kemudahan ini bisa menjadi jebakan keuangan jangka panjang yang menyulitkan pegawai di kemudian hari.
Jika hak dasar ASN saja bisa tertunda tanpa kejelasan, bagaimana dengan kualitas pelayanan publik yang seharusnya mereka jalankan?
Situasi ini menjadi alarm keras bahwa tata kelola keuangan Pemprov Kepri patut dipertanyakan dan perlu dievaluasi secara serius…🙏
