Kemenko Polhukam menggelar rangkaian koordinasi
TintaJurnalisNews –Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rangkaian koordinasi lanjutan terkait penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan TNI AU. Kegiatan ini berlangsung pada 13-14 September 2024, dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Dr. Sugeng Purnomo, bersama sejumlah pejabat terkait.
Pertemuan dimulai dengan Rapat Koordinasi pada 13 September 2024. Hadir dalam rapat ini, antara lain, perwakilan Pemprov Sumsel, TNI AU, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertahanan, dan Kejaksaan Tinggi Sumsel. Fokus pembahasan adalah langkah-langkah penyelesaian lahan secara damai dan memastikan tidak ada implikasi hukum di kemudian hari.
“Koordinasi ini merupakan kelanjutan dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 19 April 2024, yang bertujuan mencari solusi terbaik bagi semua pihak terkait,” ungkap Dr. Sugeng Purnomo.
Pada 14 September 2024, tim melakukan peninjauan lapangan di dua lokasi yang menjadi bagian dari sengketa, yaitu Asrama Haji Palembang dan Perumahan Dinas Perhubungan Sumatera Selatan. Peninjauan ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, jajaran pejabat Pemprov, serta perwakilan TNI AU.
Seluruh pihak yang hadir sepakat untuk mempercepat proses penyelesaian dengan menyusun timeline yang jelas guna memastikan penyelesaian sengketa lahan ini tidak berlarut-larut. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah positif dalam menjaga hubungan baik antara Pemprov Sumsel dan TNI AU, serta mencegah permasalahan hukum di masa depan.
Sumber: Humas Kemenko Polhukam/BN