Foto di Aula Kantor Kecamatan Badau
TINTAJURNALISNEWS –Pemerintah Kecamatan Badau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, pada Rabu (5/3/2025).
Musrenbang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Camat Badau Pane Pasogit, anggota DPRD Kapuas Hulu, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur TNI dan Polri.
Kehadiran berbagai pihak ini menandakan komitmen bersama dalam merancang pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat perbatasan RI-Malaysia.
Dalam diskusi yang berlangsung, berbagai usulan prioritas mengemuka, mulai dari perbaikan akses jalan desa, penguatan jaringan listrik dan air bersih, hingga peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Camat Badau, Pane Pasogit, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan merata dan efektif.
“Kami berharap usulan yang disampaikan dalam Musrenbang ini dapat direalisasikan dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujar Pane Pasogit.
Selain sektor infrastruktur, Musrenbang juga menyoroti program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, termasuk penguatan sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Harapannya, program-program ini dapat memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten dan provinsi guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Kapuas Hulu, Rinto, turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya Musrenbang dalam memastikan pembangunan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini, kami berharap pembangunan di Kecamatan Badau semakin terfokus dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan setiap program yang diusulkan dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat perbatasan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi yang berkelanjutan.
