Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONAL

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Dampingi Presiden Prabowo dalam Sidang Istimewa Mahkamah Agung

Avatar photo
226
×

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Dampingi Presiden Prabowo dalam Sidang Istimewa Mahkamah Agung

Sebarkan artikel ini

Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Agung

TintaJurnalisNewsMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu (19/2).

Kehadiran Menteri Pertahanan dalam sidang ini menegaskan sinergi antara pertahanan negara dan supremasi hukum dalam menjaga stabilitas nasional.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesuksesan sebuah negara sangat bergantung pada sistem hukum yang kuat serta keberlangsungan hidup bangsa ditentukan oleh tegaknya hukum.

“Hukum adalah jaminan keadilan yang menjadi hak sekaligus tuntutan setiap warga negara,” ujar Presiden Prabowo.

BACA JUGA:  Ibnu Dituduh Keji Tidak Beradab Oleh Anak Kliennya

Presiden juga menyampaikan penghormatan kepada para hakim di seluruh Indonesia yang berada di garis depan dalam menegakkan keadilan. Selain itu, beliau berpesan agar para hakim senantiasa menjaga integritas, melindungi rakyat, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.

Menteri Sjafrie Sjamsoeddin, yang dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang pertahanan dan keamanan, turut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mendukung supremasi hukum sebagai fondasi utama ketahanan nasional.

Sidang tahunan Mahkamah Agung ini menjadi momentum refleksi bagi sistem peradilan nasional dalam menjalankan tugasnya demi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Sumber: Kemhan RI

EKONOMI

Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.