Foto Ilustrasi
TintaJurnalisNews -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi dugaan adanya oknum pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.
Dugaan ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengungkapkan adanya kepala daerah yang mencoba memalsukan data inflasi melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya sudah cek dengan Pak Tito. Beliau menyampaikan ada beberapa kasus, tetapi sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” ujar Sri Mulyani saat ditemui Wartawan di kantornya pada Jumat (4/10/2024).
Menurut Sri Mulyani, validitas data inflasi yang dilaporkan oleh Pemda sangat penting karena berkaitan dengan pemberian insentif berdasarkan pencapaian daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Data yang tidak akurat dapat memicu distorsi dalam kebijakan insentif yang justru berpotensi merusak tujuan awal pemberian penghargaan tersebut.
“Saya tekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel. Reward yang diberikan harus mencerminkan prestasi nyata dalam menjaga stabilitas harga, bukan malah mendistorsi data,” tegasnya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPS untuk memastikan keakuratan data inflasi yang dilaporkan oleh Pemda.
Kolaborasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga agar kebijakan insentif benar-benar memberikan manfaat sesuai pencapaian.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan langkah penarikan insentif dari Pemda yang terbukti memanipulasi data inflasi.
Langkah ini dinilai perlu untuk menjaga kredibilitas kebijakan insentif yang telah diatur. “Kami berkepentingan untuk menindak Pemda yang tidak jujur dengan menarik insentif yang telah diberikan,” ujar Febrio.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memastikan bahwa BPS menjalankan proses pengumpulan data inflasi dengan metodologi yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS pada Senin (1/10/2024), Amalia menjelaskan bahwa metode sampling yang digunakan BPS sesuai dengan standar statistik internasional, sehingga hasil yang dihasilkan tetap kredibel.
“BPS memiliki penjaminan kualitas yang ketat dalam setiap survei, mulai dari pemilihan lokasi, waktu, hingga metodologi pengambilan data. Semua sesuai dengan standar internasional dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.(*)
