Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
NASIONAL

Kodam I/Bukit Barisan Bantah Keterlibatan dalam Kasus Penipuan Nina Wati

Avatar photo
156
×

Kodam I/Bukit Barisan Bantah Keterlibatan dalam Kasus Penipuan Nina Wati

Sebarkan artikel ini

Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Doddy Yudha

TintaJurnalisNews –Kodam I/Bukit Barisan membantah klaim Nina Wati, terdakwa dalam kasus penipuan terhadap puluhan calon siswa TNI, yang menyatakan bahwa dana hasil penipuan tersebut digunakan untuk kegiatan Kodam. Pernyataan ini disampaikan menanggapi aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara pada Selasa (11/2/2025), yang menuntut penyelesaian kasus secara transparan.

Para pengunjuk rasa menyoroti absennya Nina Wati dalam beberapa persidangan dengan alasan sakit, serta penangguhan penahanannya yang kini berada di rumah, meski statusnya masih sebagai tahanan kejaksaan. Mereka menilai hal ini dapat menghambat proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi korban penipuan.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Menanggapi hal ini, Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Doddy Yudha, menegaskan bahwa :

  1. Tidak ada dana dari hasil penipuan yang digunakan untuk kegiatan Kodam. “Pernyataan Nina Wati merupakan klaim pribadi dan tidak mewakili institusi Kodam I/Bukit Barisan.
  2. ⁠Kami tegaskan bahwa tidak ada keterlibatan Kodam dalam kasus ini dan tidak ada campur tangan Kodam dalam pelaksanaan sidang perkara Nina Wati namun Kodam berkomitmen untuk membantu mengungkap kasus ini sampai tuntas ,” ujarnya.
BACA JUGA:  Dukung Program Aksi Menteri Imipas 2026, Lapas Batam Sukseskan Panen Raya Serentak Pemasyarakatan

Sementara itu, enam oknum anggota TNI AD yang diduga terlibat dalam kasus ini telah diproses secara hukum dan saat ini menunggu sidang di Pengadilan Militer I-02 Medan. “Proses hukum terhadap para oknum sudah berjalan, dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelas Kolonel Doddy.

Kodam I/Bukit Barisan juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penanganan kasus ini. “Kami akan terus mendukung proses hukum yang berjalan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.

NASIONAL

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Ketua Pengawas Haji, serta pimpinan Komisi VIII DPR RI di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI), pertemuan tersebut membahas laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang secara umum dinilai berjalan baik, lancar, tertib, serta semakin memberikan kemudahan bagi jemaah Indonesia.