Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution
TINTAJURNALISNEWS —Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (7/5/2025).
Rapat ini membahas sejumlah persoalan krusial terkait pertanahan di wilayah Sumut, termasuk penyelesaian lahan eks HGU PTPN dan percepatan program sertifikasi tanah.
Salah satu pokok bahasan utama dalam rapat adalah penyelesaian lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan tersebut saat ini berstatus sebagai tanah negara bebas. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi wewenang Kementerian ATR/BPN.
“Tanah tersebut akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria. Kami akan menggelar rapat khusus bersama Pak Gubernur dan para bupati/walikota terkait untuk mengatur proses distribusinya agar menjunjung prinsip keadilan dan pemerataan. Jangan sampai yang tidak berhak justru menerima, sementara yang berhak malah tidak mendapat,” ujar Nusron.
Selain membahas reforma agraria, rapat juga menyinggung penyelesaian konflik-konflik agraria yang masih terjadi di berbagai wilayah Sumut. Nusron menekankan pentingnya penerapan prinsip win-win solution dalam menangani konflik tersebut.
“Kami ingin masyarakat merasa bahagia, namun di sisi lain, pemerintah juga tidak mengalami kerugian, terutama dari sisi pengelolaan aset negara,” tambahnya.
Terkait program sertifikasi tanah, Nusron mengungkapkan bahwa dari total luas tanah sekitar 4 juta hektare di Sumut, masih terdapat sekitar 2 juta hektare atau 54 persen yang belum tersertifikasi. Ia menargetkan peningkatan angka sertifikasi hingga 70 persen dalam empat tahun mendatang.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyambut baik kehadiran Menteri ATR/BPN dan berharap kolaborasi ini dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi tantangan di provinsi tersebut.
“Permasalahan pertanahan di Sumut memang kompleks. Kehadiran Pak Menteri dan komitmen dari pemerintah pusat sangat kami harapkan untuk menyelesaikan masalah ini secara berkeadilan,” ujar Bobby.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, serta para bupati dan wali kota dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Sumber: Info Sumut
