Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
Avatar photo
Bungkam Usai Diperiksa KPK, Hanya Jawab Pertanyaan Soal Piala Dunia 2026

Bungkam Usai Diperiksa KPK, Hanya Jawab Pertanyaan Soal Piala Dunia 2026

NASIONAL

Japto Soerjosoemarno, memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/6).
Berdasarkan laporan sejumlah media, Japto menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Hampir Dua Pekan Menggantung, Hak Pendidikan Siswi C Belum Temui Kepastian, Publik Pertanyakan Peran DPRD Tanjungpinang

Hampir Dua Pekan Menggantung, Hak Pendidikan Siswi C Belum Temui Kepastian, Publik Pertanyakan Peran DPRD Tanjungpinang

NASIONAL

Hampir dua pekan sejak persoalan administrasi pendidikan yang dialami siswi berinisial C mencuat ke ruang publik, penyelesaian yang diharapkan keluarga belum juga terlihat. Di tengah ketidakpastian tersebut, perhatian masyarakat kini mulai tertuju kepada DPRD Kota Tanjungpinang yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.

AMI Tolak Wacana Pemekaran Dapil Surabaya, Minta Demokrasi Tidak Dijadikan Kepentingan Politik

AMI Tolak Wacana Pemekaran Dapil Surabaya, Minta Demokrasi Tidak Dijadikan Kepentingan Politik

POLITIK

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. Organisasi tersebut menilai pemekaran dapil bukan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi memunculkan polemik baru dalam pelaksanaan demokrasi.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mengatakan pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, seperti lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.