Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Example floating
Example floating
NASIONAL

Ahmad Dofiri Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian

Avatar photo
35
×

Ahmad Dofiri Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["picsart"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false,"used_sources":{"version":1,"sources":[{"id":"349538621087201","type":"ugc"}]}}
Picsart-24-03-26-04-51-32-353
Ahmad Dofiri

TINTAJURNALISNEWS –Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta Reformasi Kepolisian. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96P Tahun 2025 yang ditetapkan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/9).

Ahmad Dofiri, yang sebelumnya menjabat Wakapolri hingga memasuki masa purnabakti pada Juni 2025, hadir mengenakan seragam lengkap Polri ketika tiba di Istana. Kehadirannya sempat menarik perhatian publik di tengah wacana reshuffle kabinet, meski jabatan yang diterimanya adalah penasihat khusus presiden.

Sebagai perwira tinggi Polri, Ahmad Dofiri memiliki rekam jejak panjang di berbagai posisi strategis. Ia pernah menjabat Kapolda Banten, Kapolda DIY, Kapolda Jawa Barat, hingga Kabaintelkam Polri, serta dikenal memiliki pengalaman luas di bidang kepemimpinan, manajerial, dan keamanan dalam negeri.

Penunjukan Ahmad Dofiri diharapkan dapat memperkuat agenda pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mendorong reformasi kepolisian. Dengan peran barunya, ia akan menjadi mitra strategis Presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang Kamtibmas dan reformasi institusi penegak hukum.

Example 120x600
NASIONAL

Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal guna mempersiapkan upaya Indonesia merebut kursi penting tersebut.

“Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri serta Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi. Kami akan merebut jabatan Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai di hadapan para tamu undangan dan pemangku kebijakan yang hadir.