TINTAJURNALISNEWS –Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga untuk memperkuat program Desa Migran Emas (Demimas). Program ini diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan dipadukan dengan Desa Tematik binaan berbagai kementerian/lembaga, untuk menciptakan ekosistem perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
“Asisten Deputi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah, menegaskan, keterlibatan aparat desa menjadi kunci agar perlindungan pekerja migran Indonesia bisa dilakukan secara menyeluruh, mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, hingga pasca kepulangan,” tulis rilis resmi, Kamis (19/2/2026).
Kolaborasi ini juga diwujudkan melalui pilot project yang menggabungkan program-program lintas kementerian/lembaga. Tidak hanya fokus pada edukasi dan sosialisasi migrasi aman, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya, agar mereka tidak terjebak praktik keberangkatan ilegal atau nonprosedural.
Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga KP2MI, Hadi Wahyuningrum, menjelaskan, Demimas adalah desa atau kelurahan yang menjalankan upaya terpadu antarinstansi dalam perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan pekerja migran. Program ini merupakan revitalisasi dari program desmigratif yang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2017 hingga 2024.
Ada 10 pilar Demimas, di antaranya:
- Layanan migrasi ke luar negeri secara prosedural.
- Promosi dan sosialisasi peluang kerja luar negeri.
- Pencegahan keberangkatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang.
- Pemantauan keberangkatan dan kepulangan serta pendataan pekerja migran dan keluarga.
- Literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi.
- Pengembangan koperasi dan badan usaha milik desa.
- Rumah wirausaha dan usaha produktif untuk pekerja migran.
- Penguatan keluarga.
- Reintegrasi pekerja migran.
- Diaspora mengabdi.
Rapat koordinasi yang digelar di Jakarta ini dihadiri perwakilan KP2MI, Kementerian PPPA, Kemenimipas, Kemendes PDT, BNN, serta kementerian/lembaga terkait.
Sumber: Kemenko Polkam RI
