Ruang rapat Kedeputian V, Jakarta.
TINTAJURNALISNEWS -Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terus memperkuat kemitraan strategis dengan media massa sebagai bagian dari upaya komunikasi publik yang efektif dan transparan. Melalui Kedeputian V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Kemenko Polhukam menerima kunjungan dari perwakilan jaringan media online Jawa Barat, Rabu (9/7/2025), di ruang rapat Kedeputian V, Jakarta.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konkret dalam mendorong sinergi antara pemerintah dan insan pers, khususnya dalam mendukung publikasi program-program prioritas nasional yang tengah dijalankan Kemenko Polhukam. Termasuk di antaranya pelaksanaan 9 Desk serta sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
“Media memiliki peran sentral dalam membangun komunikasi kebijakan publik yang efektif dan transparan. Kemenko Polhukam mengapresiasi kesiapan media dalam mendukung penyampaian informasi program-program pemerintah kepada masyarakat luas,” ujar Deputi V Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam dalam pertemuan tersebut.
Tak hanya menyampaikan apresiasi, perwakilan media juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya adalah dorongan agar peningkatan kompetensi wartawan melalui proses sertifikasi dan verifikasi Dewan Pers terus digencarkan. Langkah ini dinilai penting guna mendukung profesionalisme dan turut mendongkrak Indeks Kemerdekaan Pers di tanah air.
Dalam diskusi hangat itu, turut dibahas pula urgensi implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dianggap sebagai pilar penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.
Kemenko Polhukam menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan jaringan media baik di tingkat nasional maupun daerah. Tujuannya tidak lain adalah memperkuat komunikasi publik atas program prioritas pemerintah demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.
