Kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau
TINTAJURNALISNEWS –Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (29/9/2025). Agenda ini difokuskan pada pengawasan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan. Rombongan Komisi II DPR RI tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, dan disambut langsung Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf bersama Wakil Ketua Komisi II Aria Bima. Turut mendampingi sejumlah anggota DPR RI lainnya, di antaranya Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Agustina Mangande, Ahmad Wazir Noviadi, Ujang Bey, Indrajaya, Ali Ahmad, Wahyudin Noor Alu, dan Rusda Mahmud. Hadir pula Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Dalam pernyataannya, Dede Yusuf menegaskan posisi strategis Kepri sebagai garda terdepan NKRI. “Ada banyak hal yang perlu dikawal, mulai dari perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba. Selain itu, Kepri juga berstatus FTZ sehingga perlu dijaga agar investasi bisa masuk dan berkembang untuk menunjang perekonomian,” ujarnya.
Sementara itu, capaian kinerja sektor pertanahan di Kepri mendapat apresiasi. Data menunjukkan PNBP pertanahan periode 2022–2025 telah mencapai 86 persen atau Rp31,926 miliar. Sedangkan kinerja tujuh layanan prioritas BPN di seluruh kabupaten/kota Kepri tercatat mencapai 95,97 persen.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang memaparkan kondisi geografis Kepri yang memiliki 2.028 pulau, dengan 22 di antaranya berstatus pulau terdepan. “Kepri berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Saat ini baru ada satu PLBN yang berdiri, yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna. Kehadiran PLBN bukan hanya simbol kedaulatan negara, tetapi juga instrumen pembangunan dari wilayah terluar,” jelasnya.
Wagub juga memberikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPR RI terhadap Kepri. “Kunjungan ini menjadi spirit mendorong peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kepri. Kami juga berharap dukungan Komisi II agar pemerintah pusat segera menetapkan Keppres FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai daya ungkit ekonomi daerah,” tutupnya.
Sumber: Diskominfo Kepri
