Ilustrasi Tinta Jurnalis News
TINTAJURNALISNEWS –Aksi demonstrasi besar melanda sejumlah kota di Indonesia sejak pekan terakhir Agustus 2025. Gelombang protes yang awalnya dipicu kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR, berkembang menjadi isu nasional yang menyinggung ketidakadilan sosial, kondisi ekonomi, hingga praktik kekerasan aparat di lapangan.
Tunjangan DPR Jadi Pemicu Awal
Rencana pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR periode 2024–2029 menuai kritik. Kebijakan ini disebut sebagai kompensasi karena rumah jabatan tidak lagi disediakan.
Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi rakyat yang tengah menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Insiden Tewasnya Demonstran
Situasi memanas setelah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan taktis polisi saat aksi di Jakarta pada 28 Agustus. Peristiwa ini memicu solidaritas dan protes lanjutan di berbagai daerah.
Sejumlah kantor DPRD di Jakarta, Makassar, dan Bandung sempat rusak akibat aksi massa. Bentrokan dengan aparat juga menimbulkan korban luka.
Tuntutan Massa
Dalam aksinya, demonstran menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
1. Penghapusan tunjangan DPR, termasuk kompensasi perumahan.
2. Transparansi dan efisiensi anggaran negara untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
3. Pengusutan insiden meninggalnya Affan Kurniawan serta evaluasi tindakan aparat di lapangan.
Respons DPR dan Pemerintah
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa tunjangan rumah bukan merupakan kenaikan gaji, melainkan bantuan kontrak rumah yang berlaku sementara hingga Oktober 2025.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan dan memerintahkan investigasi menyeluruh. Presiden juga mengumumkan penghentian tunjangan perumahan DPR serta pembatalan perjalanan luar negeri anggota dewan.
“Kami menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai. Namun, negara tidak akan mentolerir tindakan anarkis yang merugikan rakyat banyak,” ujar Presiden dalam siaran pers di Istana, Minggu (31/8).
Analisis Pengamat
Pengamat menilai demonstrasi ini mencerminkan akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan elit politik.
“Saya menduga ini bagian dari the peril of stability, semacam bahaya stabilitas… Jika elit politik tutup mata terhadap aspirasi rakyat, maka yang terjadi adalah protes dan resistensi di jalanan,” kata Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dikutip KompasTV (27/8/2025).
